Apa Maksud dan Tujuan pembentukan Pekerja Sosial Masyarakat?

PSM dibentuk dengan maksud untuk:

1. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial; dan

3. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dibentuknya PSM untuk:

1. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan

3. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Apa Tugas Pekerja Sosial Masyarakat?

PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya untuk melaksanakan tugasnya. Tugas PSM adalah:

1. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;

2. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial;

3. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;

4. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;

5. berperan aktif dalam program nasional; dan

6. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Mencabut

Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM mencabut:

1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat dan

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101)

Latar Belakang

Pertimbangan Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM adalah:

1. bahwa pekerja sosial masyarakat merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pekerja Sosial Masyarakat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permensos 10 tahun 2019 tentang PSM adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Isi Permensos tentang Pekerja Sosial Masyarakat

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

4. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PSM dibentuk dengan maksud untuk:

1. memberikan kesempatan dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial; dan

3. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya PSM untuk:

1. terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2. terlaksananya pelayanan sosial masyarakat; dan

3. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial.

BAB II
STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

1. PSM berstatus sebagai relawan sosial.

2. PSM berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

1. PSM mempunyai tugas:

   1. mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial;

   2. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial;

   3. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;

   4. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain;

   5. berperan aktif dalam program nasional; dan

   6. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PSM berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah atau nama lain serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya.

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PSM mempunyai fungsi sebagai:

   1. inisiator;

   2. motivator;

   3. dinamisator; dan

   4. administrator.

2. Inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengambil inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat.

4. Dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.

5. Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 7

Pemerintah dan pemerintah daerah memprioritaskan PSM sebagai pendamping program Kesejahteraan Sosial di tingkat desa atau kelurahan atau nama lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN PSM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi PSM terdiri atas:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial;

3. memiliki kartu tanda penduduk di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain sesuai dengan domisili;

4. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

5. mampu membaca dan menulis;

6. berkelakuan baik; dan

7. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Rekrutmen Calon PSM

Pasal 9

1. Tahapan rekrutmen meliputi:

   1. calon PSM mengusulkan diri menjadi PSM kepada IPSM kelurahan atau desa atau nama lain;

   2. IPSM kelurahan atau desa atau nama lain memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau lurah atau nama lain;

   3. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa atau lurah atau nama lain mengusulkan calon PSM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk mengikuti proses rekrutmen;

   4. dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain;

   5. dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dasar terhadap calon PSM yang diajukan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain;

   6. dinas sosial daerah kabupaten/kota menetapkan calon PSM menjadi PSM dan menyampaikan data PSM yang telah ditetapkan kepada Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam data potensi sumber Kesejahteraan Sosial serta tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi dan IPSM daerah kabupaten/kota.

2. Tahapan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh IPSM kecamatan apabila di kelurahan atau desa atau nama lain tidak terdapat IPSM.

Bagian Ketiga
Identitas PSM

Pasal 10

PSM memiliki identitas terdiri atas:

1. seragam;

2. atribut; dan

3. mars.

Pasal 11

Seragam PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas seragam:

1. resmi; dan

2. operasional.

Pasal 12

1. Seragam resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jas lengan panjang berwarna krem disertai lambang PSM.

2. Seragam resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

   1. upacara resmi;

   2. audiensi; dan

   3. menghadiri undangan atau kegiatan resmi.

Pasal 13

1. Seragam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa rompi berwarna krem dengan model standar.

2. Seragam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

   1. upacara di lapangan terbuka;

   2. studi banding; dan

   3. tugas lapangan.

Pasal 14

1. Atribut PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

   1. tanda pengenal; dan

   2. lambang PSM.

2. Atribut tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa nama dan nomor induk PSM.

3. Atribut lambang PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diletakkan di sisi bahu sebelah kiri.

Pasal 15

Penggunaan mars PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan pada acara resmi PSM.

Pasal 16

Identitas PSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
IPSM

Pasal 17

Dalam upaya meningkatkan peran serta, mewujudkan sinergitas, dan keterpaduan antara PSM dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibentuk IPSM.

Pasal 18

1. IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2. IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk baik di desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi maupun nasional.

Pasal 19

1. IPSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat otonom, terbuka, mandiri, dan tidak hirarkis.

2. Hubungan kerja antar IPSM di desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan nasional bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 20

1. Setiap PSM dan IPSM memiliki rencana dan program kerja.

2. Penyusunan rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi, sumber, kemampuan, dan kondisi Kesejahteraan Sosial di wilayah kerjanya.

Pasal 21

1. Pengukuhan pengurus IPSM desa atau kelurahan atau nama lain, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan nasional dilakukan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

2. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. keputusan kepala desa atau lurah atau nama lain untuk pengukuhan pengurus IPSM desa atau kelurahan atau nama lain;

   2. keputusan camat untuk pengukuhan pengurus IPSM kecamatan;

   3. keputusan bupati/wali kota untuk pengukuhan pengurus IPSM daerah kabupaten/kota;

   4. keputusan gubernur untuk pengukuhan pengurus IPSM daerah provinsi; dan

   5. Keputusan Menteri untuk pengukuhan pengurus IPSM nasional.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja IPSM diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga IPSM nasional.

BAB V
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 23

1. Bimbingan teknis terdiri atas:

   1. dasar;

   2. lanjutan; dan

   3. khusus.

2. Bimbingan teknis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bimbingan berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Bimbingan teknis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bimbingan berisi pemahaman lebih lanjut mengenai permasalahan kesejahteraan sosial dan teknik pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

4. Bimbingan teknis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bimbingan bagi PSM yang ditugaskan menjadi pendamping program Kesejahteraan Sosial tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan program.

5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh IPSM sesuai dengan standar bimbingan teknis yang ditetapkan Kementerian Sosial.